Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri menerima kunjungan perdana Kepala Badan Nasional Penempatan dan Per‎lindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di kantor Kemnaker, Jakarta pada jumat Petang ( 28/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengedepankan aspek keberpihakan kepada perlindungan bagi semua TKI, dengan mengandalkan komitmen, keberanian, kepribadian dalam semua kebijakan tata kelola sistem perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

“Saya selaku Menaker menyambut baik penunjukan Pak Yusron sebagai kepala BNP2TKI yang baru. Ada agenda besar untuk melakukan revolusi mental ketenagakerjaan dengan melakukan reformasi tata kelola penempatan dan perlindungan TKI sehingga bisa berjalan dengan baik, “ kata Menaker Muh Hanif Dhakiri seusai pertemuan.

Hanif mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu keduanya telah sudah berdiskusi panjang lebar dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan TKI.

“Salah satu yang concern bersama adalah integrasi data mengenai TKI. Selama ini data-data menyangkut mengenai tenaga kerja masih banyak perbedaan antara instansi dengan satu instansi yang lain. Bukan hanya anatara Kemnaker dan BNP2TKI tetapi juga dengan daerah, Kemendagri, Kemnlu dan lain-lain, kata Hanif,

Kedepan, kata Hanif akan semua data diusahakan bisa diintegrasikan satu dengan yang lain sehingga apa yang disebut dengan early warning system yang disampaikan oleh pak Yusron bisa berjalan.

“Dari awal masuk saya sudah menjadikan itu sebagai prioritas program untuk mengintegarsikan seluruh data yang terkait dengan tenaga kerja kita yang kita kirim ke luar negeri,” kata Hanif. 

Selain itu, keduanya pun sepakat untuk menekan penempatan TKI informal dan menggesernya dengan penempatan TKI formal. “Kalau kita harus mengirim orang keluar negeri yang kita kirim adalah mereka-mereka yang sudah terlatih dan bersertifikasi dengan baik.,” kata Hanif.

Sementara itu, kepada BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan inti dari pertermuan ini dalam mewujudkan bentuk perlindungan dan bentuk regulasi yang baik bagi TKI. 

“Kita sepakat dalam membenahi masalah TKI ini dengan komitmen keberanian, kepribadian. Pokoknya kita berpihak ke TKI. Tki legal maupun ilegal semua adalah warga negara Indonesia. Kalau ada Tki ilegal bermasalah berarti ada pertanyaan ternyata masih ada TKI ilegal berarti ada sistem yang legal itu berbelit-belit. Ini semua akan kita benahi,” kata Nusron. 

Terkait dengan sertifikasi tki yang berangkat keluar negeri, Nusron meminta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar menaikan grade standart kelulusan uji kompetensi TKI agar TKI benar-benar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja. 

Selain itu, Nusron pun menyinggung masalah remitansi TKI “Yang kita harapkan dengan regulasi yang baik nanti akan terjadi peningkatan neraca pendapatan remitensi TKI yang saat ini mencapai 7,2 Milyar US $ bararti sekitar 80 Triliun rupiah,” kata Nusron. 

“Tetapi pengeluaran dalam hal ini TKA yang kerja di Indonesia yang membawa uang Indonesia keluar itu mencapai angka 3 milyar US $ jadi kita hanya 4,2 Milyar US $. Padahal di Filipina surplusnya mencapai 26 Milyar US $. Jadi akhirnya itu yang kita sebut dengan terjadi defisit neraca berjalan kita itu yang membuat fundamental makro ekonomi kita jelek, kata Nusron. 

“Kalau masalah TKI ini bisa kita atasi dengan baik kemungkinan akan membawa dampak positif yaitu meningkatan neraca volume remitansi dan kalau neraca pembayaran baik efeknya kurs akan menjadi baik bagi perekonomian nasional,” kata Nusron 

“ Pokoknya kita semua akur dalam mengurusi TKI,”kata Nusron dan Hanif di akhir pertemuan 

Pusat Humas Kemnaker